Jakarta – Task Force Sinkronisasi Prabowo-Gibran telah membantah rumor tentang penurunan anggaran untuk makanan bergizi gratis dari Rp 15.000 menjadi Rp 7.500 per anak.
Hasan Nasbi, anggota tim komunikasi, menekankan bahwa satu-satunya kesimpulan terkait program makanan gratis tersebut hingga saat ini adalah alokasi anggaran sebesar Rp 71 triliun.
“Pada saat ini, kami belum mencapai kesimpulan lain selain (anggaran makanan bergizi) Rp 71 triliun,” kata Hasan di Pusat Media Task Force Sinkronisasi Prabowo-Gibran di Jakarta pada Jumat (19 Juli 2024).
Hasan juga menjelaskan bahwa hingga saat ini, belum ada anggaran khusus per anak yang telah ditentukan.
“Hingga saat ini, satu-satunya kesimpulan yang kami hasilkan adalah alokasi anggaran Rp 71 triliun untuk makanan bergizi gratis pada tahun 2025,” jelas Hasan.
Presiden terpilih Prabowo, Hasan mencatat, telah meminta agar anggaran Rp 71 triliun tersebut dioptimalkan untuk memberikan manfaat kepada sebanyak mungkin penerima.
Oleh karena itu, semua penelitian, studi, dan proyek uji terkait makanan bergizi akan mengikuti petunjuk Prabowo, mengingat bahwa program makanan gratis adalah inisiatif kunci pemerintahan Prabowo-Gibran.
“Kebutuhan nutrisi akan ditentukan oleh ahli gizi. Jadi, belum ada harga tetap. Tidak ada angka seperti itu sama sekali. Saya bingung dengan angka-angka yang beredar karena kami belum merilis angka-angka tersebut,” jelas Hasan.
Selain itu, Hasan menyebutkan bahwa anggaran per anak akan bervariasi tergantung pada lokasi mereka. Karena Indonesia memiliki beragam daerah, akan ada variasi dalam harga menu dan bahan.
“Harga tentu akan bergantung pada ketersediaan bahan makanan di setiap daerah, sehingga menu tidak akan sama. Itu tergantung pada makanan yang tersedia di berbagai daerah. Kebutuhan nutrisi yang dapat kami siapkan akan menyesuaikan, dan harga akan mengikuti. Jadi, secara garis besar itulah bagaimana prosesnya,” katanya.
Dalam acara yang sama, Budi Satrio Djiwandono, anggota Task Force Sinkronisasi Prabowo-Gibran, menyatakan bahwa rumor tentang pemotongan anggaran adalah bersifat spekulatif dan jauh dari kebenaran.
“Mungkin ini adalah pernyataan spekulatif dari berbagai pihak. Tujuan kami malam ini adalah untuk memberikan klarifikasi, memberikan gambaran yang jelas mengenai fakta-fakta sebagaimana adanya saat ini, apa yang pasti, dan bagaimana perkembangannya ke depan,” kata Budi.
