Majelis Nasional Vietnam baru-baru ini menyetujui Undang-Undang Industri Teknologi Digital pada 14 Juni 2025, yang akan mulai berlaku pada 1 Januari 2026. Undang-undang tersebut mengakui dan mengatur aset kripto dalam kerangka hukum negara. Aset digital diklasifikasikan menjadi aset virtual dan aset kripto, yang didasarkan pada teknologi enkripsi atau digital untuk validasi dan transfer. Namun, regulasi tersebut tidak mencakup instrumen keuangan seperti sekuritas atau mata uang digital bank sentral. Pemerintah Vietnam sekarang mengatur rincian teknis, termasuk syarat usaha, klasifikasi aset, dan mekanisme pengawasan untuk kedua kategori tersebut.
Regulasi ini juga memiliki fokus pada keamanan siber dan pencegahan pencucian uang, sebagai respons terhadap kekhawatiran dari Financial Action Task Force. Vietnam berada dalam daftar abu-abu FATF sejak 2023. Selain itu, undang-undang ini mencerminkan ambisi Vietnam untuk menjadi pusat teknologi digital global. Pemerintah memberikan insentif besar bagi perusahaan yang bergerak di bidang kecerdasan buatan, semikonduktor, dan infrastruktur digital.
Insentif tersebut termasuk keringanan pajak, kemudahan pemanfaatan lahan, serta dukungan riset dan pengembangan, terutama bagi perusahaan yang fokus pada teknologi inti seperti desain chip dan pusat data berbasis AI. Pemerintah juga mendorong pengembangan tenaga kerja melalui subsidi dan program pelatihan. Keterampilan digital juga akan dimasukkan ke dalam kurikulum pendidikan nasional Vietnam, menjadikan negara ini sebagai yang pertama mengesahkan undang-undang khusus untuk industri teknologi digital.
