Polemik seputar pemasangan Keramba Jaring Apung (KJA) di Pantai Timur Pangandaran telah menarik perhatian, terutama oleh Ketua DPRD Kabupaten Pangandaran, Asep Noordin. Masalah tumpang tindih dalam tata ruang menjadi perhatian utama dalam isu ini, yang telah disoroti oleh DPRD dan pegiat lingkungan setempat. Meskipun perusahaan yang mengoperasikan KJA telah beroperasi sejak tahun 2019, DPRD bersama pegiat lingkungan mendesak Pemerintah Kabupaten Pangandaran untuk memberhentikan sementara operasi perusahaan tersebut. Tujuannya adalah mencari solusi terbaik yang mengakomodasi kepentingan semua pihak, termasuk nelayan lokal dan menjaga kelestarian lingkungan di sekitar pantai Pangandaran.
