Hakim Konstitusi Anwar Usman mengibarkan tangannya kepada awak media saat memberikan keterangan pers di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Rabu (8/11/2023). ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat
jpnn.com, JAKARTA – Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman merasa difitnah terkait penanganan perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 mengenai syarat usia minimal calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres). Anwar menyampaikan hal tersebut dalam konferensi pers sebagai tanggapan terhadap putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) yang memberhentikannya dari jabatan ketua MK, di Gedung MKRI, Jakarta, Rabu (8/11).
“Fitnah yang dialamatkan kepada saya terkait dengan penanganan perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 adalah fitnah yang amat keji,” kata Anwar. Ia merasa fitnah yang dilayangkan kepada dirinya tidak berdasarkan hukum.
Anwar juga menyatakan tidak akan mengorbankan diri, martabat, dan kehormatannya dalam meloloskan pasangan calon tertentu sebagai hakim. Ia juga menegaskan bahwa perkara PUU (pengujian undang-undang) hanya menyangkut norma, bukan kasus konkret.
Menurut Anwar, pengambilan putusan perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 dilakukan secara kolektif kolegial oleh sembilan hakim konstitusi. “Bukan oleh seorang ketua semata. Demikian pula dalam alam demokrasi saat ini, rakyatlah yang akan menentukan siapa calon pemimpin yang akan dipilihnya kelak sebagai presiden dan wakil presiden,” tambahnya.
Mantan Ketua MK Anwar Usman berbicara tentang fitnah keji dan pengorbanan di Gedung Mahkamah Konstitusi. Dia berharap agar orang-orang itu diampuni Allah SWT. Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News.
