Ketua DPRD Pangandaran, Asep Noordin, menyatakan bahwa portofolio pinjaman ini merupakan usulan baru. Nilai yang disetujui oleh bank belum diumumkan.
“Ia mengatakan bahwa persoalan di Pangandaran tidak hanya terjadi di daerah tersebut. Ada beberapa kebijakan pemerintah pusat yang harus turut serta dalam langkah-langkah pengelolaan keuangan atau dukungan keuangan pemerintah,” katanya pada Kamis (28/3/2024).
Asep menyatakan bahwa jika pinjaman tidak disetujui, maka akan dilakukan langkah-langkah selanjutnya.
“Opsi selanjutnya adalah melaksanakan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) setelah memperoleh nomor register dari APBD. Dalam ketentuan RAPB ini, terdapat kaitannya dengan APBD yang harus dievaluasi oleh pemerintah pusat melalui gubernur,” ujarnya.
Jika tidak mendapatkan nomor register, kata Asep, APBD ini tidak dapat dijadwalkan, sehingga keputusan DPRD oleh bank belum dapat dianggap final.
“Namun, sesuai dengan ketentuan tersebut, akan dilakukan evaluasi. DPRD tidak dapat memberikan detail karena bukan pelaksana,” tambah Asep.
