Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan, berkomitmen untuk mendukung keberlangsungan pegawai non-ASN atau honorer yang ada. Mereka bahkan ingin menambah jumlah honorer untuk memastikan pelayanan pemerintahan tetap optimal. Anggota Komisi I DPRD Tapin, Ihwanudin Husin Kasah, menyatakan bahwa mereka akan mencari solusi agar tenaga non-ASN tetap dapat bekerja di sektor layanan publik yang membutuhkan banyak personel. DPRD Tapin juga memperhatikan rasio jumlah pegawai dengan jumlah penduduk yang masih belum ideal dan menyoroti kekurangan personel di beberapa SKPD seperti Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda). Mereka mengharapkan keputusan terkait penambahan tenaga non-ASN dapat dikonsultasikan dengan pemerintah pusat, karena masalah ini tidak bisa hanya diselesaikan di tingkat kabupaten atau provinsi. Mekanisme rekrutmen non-ASN sepenuhnya diserahkan kepada kebijakan pemerintah daerah. Selain itu, nasib honorer non-database BKN di daerah belum jelas, namun DPRD Tapin sudah sangat antusias untuk menambah jumlah non-ASN guna mendukung pelayanan publik yang lebih baik.
