Deddy Yevri Sitorus, anggota Komisi II DPR RI, memberikan kritik terhadap kinerja sejumlah lembaga negara, seperti KPU, Bawaslu, DKPP, Kemendagri, dan Polri, dalam Pilkada 2024. Menurutnya, banyaknya gugatan yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK) mencapai lebih dari 60 persen, menunjukkan ketidakpuasan terhadap hasil kontestasi politik. Deddy menyampaikan pandangannya saat menghadiri Rapat Kerja (Raker) dengan KPU, Bawaslu, dan Kemendagri di Gedung Parlemen, Jakarta. Dia mempertanyakan kekurangan yang dirasakan oleh pejabat di lembaga-lembaga tersebut, mengingat banyaknya gugatan yang muncul terkait Pilkada 2024. Deddy menekankan pentingnya integritas, kerja keras Bawaslu, dan peran aktif DKPP agar gugatan ke MK bisa diminimalisir. MK sendiri telah menerima 310 gugatan terkait hasil Pilkada 2024 dari total 545 kontestasi politik yang terjadi tahun itu. Beberapa gugatan pun telah dikabulkan oleh Mahkamah, termasuk 24 kontestasi politik yang harus dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU). Deddy Sitorus menyoroti pentingnya kolaborasi dan kinerja optimal dari lembaga-lembaga terkait guna mencegah potensi gugatan yang berlebihan dan merugikan proses demokrasi.
